JAKARTA, ANDONEWS.COM, 28 Oktober 2026 – Momentum peringatan Sumpah Pemuda yang dimanfaatkan untuk mendorong reformasi birokrasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru diwarnai kekecewaan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta disebut tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi dalam forum yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Hukum, padahal kegiatan tersebut diklaim telah memiliki nota dinas dan disposisi dari Gubernur DKI Jakarta.
Forum diskusi bertema reformasi digital dan reformasi birokrasi digital yang menghadirkan tenaga ahli Doktor Insinyur Sucipto dari Kementerian Hukum disebut telah dipersiapkan secara matang. Namun, pihak tuan rumah dari unsur Pemprov DKI Jakarta, yakni BKD DKI Jakarta, tidak hadir dalam forum tersebut.
Pihak penyelenggara dan warga yang hadir mengaku telah menunggu sejak pukul 14.00 WIB sesuai jadwal, namun hingga pukul 16.00 WIB tidak ada konfirmasi kehadiran maupun ketidakhadiran dari pihak BKD.
“Jam 2 siang tidak ada konfirmasi sama sekali dari Kepala Badan Kepegawaian atau stafnya, hadir atau tidak hadir. Jam 4 kita tunggu lagi, akhirnya kita telepon, kenapa tidak hadir,” ujar perwakilan warga Jakarta yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda, di Jakarta. Forum tersebut sedianya menjadi wadah pemaparan materi reformasi birokrasi digital yang telah disiapkan Kementerian Hukum.
Tiga pihak terkait dalam persoalan ini adalah:
- Gubernur DKI Jakarta sebagai pihak yang disebut telah memberikan disposisi atau perintah melalui nota dinas.
- Kepala BKD DKI Jakarta sebagai pejabat berwenang yang diharapkan hadir untuk berkoordinasi.
- Kementerian Hukum sebagai pihak yang telah menyiapkan narasumber dan materi presentasi lengkap berupa PowerPoint, wacana, dan bahan kajian.
Kekecewaan muncul karena kontrasnya persiapan kedua pihak. Dari pihak Kementerian Hukum, menurut narasumber, pelayanan dinilai maksimal. Mereka dijemput, dijamu, dan diberikan bahan presentasi yang disiapkan dalam satu malam dengan sangat baik.
Sebaliknya, dari pihak BKD DKI Jakarta sebagai tuan rumah, tidak ada koordinasi maupun konfirmasi. Hal tersebut dinilai sebagai dugaan tidak menindaklanjuti perintah pimpinan.
“Kami sangat menyayangkan. Kenapa tuan rumah yaitu Jakarta tidak hadir. Kami menduga Kepala BKD mangkir atau tidak mengindahkan perintah Bapak Gubernur,” katanya.
Atas kejadian tersebut, warga Jakarta yang hadir mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk mengambil tindakan tegas. Mereka meminta Gubernur untuk mengevaluasi bahkan mencopot Kepala BKD DKI Jakarta beserta jajaran yang dinilai tidak menjalankan tugas.
“Kami sebagai warga Jakarta menyayangkan itu dan mendesak kepada Gubernur Jakarta agar mencopot Kepala BKD Jakarta. Agar Jakarta ini benar-benar sesuai dengan harapan warga Jakarta. Kita semua berharap sangat besar kepada Bapak Gubernur, dan Bapak Gubernur juga berharap besar kepada pegawai-pegawainya, khususnya Kepala BKD,” tegasnya.
Ia menambahkan, hari Sumpah Pemuda seharusnya menjadi momentum pembuktian komitmen birokrasi terhadap pelayanan publik yang modern dan responsif. Jika koordinasi dasar saja tidak berjalan, maka reformasi birokrasi dinilai masih jauh dari harapan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak http://ANDONEWS.COM masih berupaya menghubungi Kepala BKD DKI Jakarta dan pihak Pemprov DKI Jakarta untuk mendapatkan klarifikasi dan hak jawab terkait alasan ketidakhadiran serta status disposisi Gubernur yang dimaksud.